BeritaSeo

Gubernur Lantik Penjabat Wali Kota Ambon

Gubernur Maluku Said Assagaff atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Frans Johanes Papilaya sebagai Penjabat Walikota Ambon, Kamis (4/8).
Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku Said Assagaff atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Frans Johanes Papilaya sebagai Penjabat Walikota Ambon, Kamis (4/8).

Pelantikan Angky Papilaya berdasarkan SK Mendagri No.131.81-5877 Tahun 2016, tentang pengangkatan Penjabat Wali Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang bertugas paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Mendagri juga mengeluarkan SK NO.131.81-5875 serta SK NO.132.81-5876 Tahun 2106 untuk memberhentikan Richard Louhenapessy dan M.A.S Latuconsina sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ambon masa jabatan 2011-2016.

"Saya kira apa yang selama ini menjadi tanda tanya warga Kota Ambon terjawab sudah. Dalam beberapa waktu ke depan, kota ini akan dipimpin oleh saudara Frans Johanis Papilaya, selaku Penjabat Walikota," kata Gubernur Said.

Ia menegaskan, semua mekanisme peralihan kepemimpinan, khususnya bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk Kota Ambon telah diatur secara legal formal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kita telah menyaksikan banyak kemajuan dan perkembangan Kota Ambon selama masa kepemimpinan oleh Pak Richard Louhenapessy dan Pak Sam Latuconsina. Kerja keras mereka sungguh luar biasa,” katanya.

Prestasi terakhir yang diraih adalah Kota Ambon menerima penghargaan Adipura Buana Tahun 2016, yakni penghargaan sebagai Kota yang layak dihuni (livable city).

Gubernur Said menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada keduanya atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian mereka.

"Saya percaya semua itu adalah hasil kerja keras yang telah dilakukan bersama seluruh jajaran Pemkot Ambon, seluruh petugas kebersihan, serta seluruh warga Kota Ambon," katanya.

Ia mengatakan tantangan penataan dan pengembangan Kota Ambon ke depan semakin berat dan kompleks. Data jumlah penduduk Kota Ambon per semester II Tahun 2015 mencapai 372.902 jiwa dan akan terus bertambah, yang berakibat pada makin menurunnya daya dukung wilayah dari waktu ke waktu.

"Cakupan wilayah Kota Ambon yang tidak terlalu luas, dengan struktur geografis daerah pegunungan dan daerah pesisir, menyisakan problem pengaturan tata ruang harus dikerjakan secara akurat dengan perhitungan yang tepat pula," ujarnya.

Karena itu, pemerintah provinsi telah mendesain arah pengembangan wilayah ibu kota provinsi keluar dari pusat kota, yaitu di daerah Rumah Tiga, Passo, Suli, Waai dan lainnya.

"Di lokasi tersebut kita akan membangun Kantor Gubernur baru, Rumah Sakit Umum Pemerintah yang berbasis kemaritiman, Institut Teknologi Ambon, Terminal Peti Kemas dan sejumlah gedung perkantoran lainnya. Diharapkan pengalihan arah pembangunan ini memungkinkan daerah seputar Kota Ambon bertumbuh dan berkembang secara sinergis," katanya.

Gubernur Said juga mengarahkan Penjabat Walikota Ambon yang baru dilantik untuk melaksanakan dua tugas utama yakni melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon dan memfasilitasi suksesnya penyelenggaraan Pilkada.

"Saya berharap persiapan awal KPU dan Panwas terkait penyelenggaraan Pilkada Kota Ambon telah dituntaskan. Saudara Penjabat Walikota mesti mengecek ulang sampai dimana tingkat kesiapannya," pintanya.

"Saya tegaskan kepada saudara tidak melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Saya percaya saudara Penjabat Walikota punya kapasitas untuk tugas tersebut, dan kuncinya bagaimana mengefektifkan kepemimpinan yang terkoordinasi secara baik. Jalin terus hubungan kerja yang harmonis dengan jajaran DPRD sebagai mitra kerja. Relasi yang solid sangat diperlukan untuk semakin mengefektifkan program-program strategis daerah," kata Gubenur Said.

Utang Kontraktor Hambat Rampungnya 3 RKB SMA BM Saumlaki


Ambon, Tribun-Maluku,com : Terkendalanya pengerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Budi Mulia (BM) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak 2014 telah menyebabkan polemik diantara pihak orang tua murid dan pihak pengelola sekolah.

Ternyata, baru terungkap jika penyebabnya karena adanya tunggakan utang dari kontraktor Lutfi kepada pihak yayasan pada sekolah tersebut.

Demikian pernyataan yang disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Nus Kesaulya, yang dikonfirmasi, Kamis (4/8) terkait polemik pengerjaan proyek dimaksud.

“Sebenarnya akar permasalahan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan itu, karena kontraktor meminjam uang yayasan di sekolah tersebut senilai 50 juta rupiah. Waktu itu, karena mungkin terlambat, dan uang di belum dikirim karena masih diblokir pihak dinas sehingga Lutfi meminjam uang,” urainya.

Dari sinilah, lanjut Kesaulya, penyebab awal persoalannya, sehingga kontraktor terkendala dalam pekerjaan karena belum mengembalikan pinjaman tersebut.

Bahkan tidak sampai di situ saja, karena oleh pihak yayasan kemudian ditindaklanjuti dengan memblokir pengambilan bahan-bahan bangunan pada salah satu toko di Saumlaki untuk kepentingan pembangunan 3 RKB dimaksud.

Informasinya, total jumlah bahan yang diblokir adalah sebanyak 250 lembar seng dan 50 sak semen.

“Makanya demi mempercepat  pekerjaan itu kemudian kita putuskan untuk membuka blokir dana proyek dengan dasar ada pernyataan dari Lutfi untuk diselesaikan secepatnya. Cuma karena itu tadi, masih ada tunggakan 50 juta rupiah, ditambah pihak yayasan telah memblokir bahan-bahan di toko, makanya kontraktor tidak bisa kerja. Saya juga baru dapat info adanya utang ini waktu ke Saumlaki,” bebernya.

Menyikapi itu, pihak Dinas, sambung Kesaulya kemudian memfasilitas untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan.

“Kita kemudian ambil alih dan memfasilitasinya tapi tidak semua. Kenapa? Karena bahan di toko di blokir oleh yayasan, terpaksa masing-masing  cari uang untuk melanjutkan pekerjaan. Karena tukang sudah tidak ada lagi,” akuinya.

Pihaknya, kata Kesaulya, terpaksa mengambil tukang lain dan saat ini pengerjaannya sementara berjalan.

“Paling terlambat dua minggu mendatang sudah selesai, karena sebelah sudah ditutup tinggal yang sebelah dipasang gorden sekarang, dan diharapkan hari Sabtu besok sudah tutup. Ya, kita optimis dua mingggu sudah selesai karena pintu dan jendela juga sudah dibuat,” cetusnya sembari menghubungi langsung pekerja di lapangan via telepon selularnya sekaligus memperdengarkan suara.

Pihaknya juga telah menambah jumlah tukang agar mempercepat pekerjaan.

“Beta rencana hari Jumat besok ke Saumlaki untuk memastikan semuanya. Karena kebetulan Kepala SMAN 1 Saumlaki selaku penghubung mengalami sakit sehingga pekerjaan sempat terhenti,” ujar Kesaulya.

Dia menegaskan pula bahwa anggaran yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan lanjutan adalah uang kontraktor sebesar 5 persen yang belum diserahkan.

“Kita fasilitasi dia artinya kita kerja dulu sambil dia berusaha untuk ganti uang orang 50 juta karena kalau tidak begitu maka tidak akan bisa kerja. Jadi, masalahnya saling keterkaitan antara pinjaman uang dan penyelesaian pembangunan. Karena intinya, ketika uang yayasan sudah diganti, maka pekerjaan akan lancar,” tandas Kesaulya.

Dia juga kembali memastikan, Agustus ini sudah selesai, walaupun bergeser sedikit akibat diblokirnya semen dan seng.

“Jadi sebetulnya kita juga berharap adanya dukungan dari pimpinan sekolah dan komite karena dengan Dinas Pendidikan sudah ambil alih pekerjaan itu maka seharusnya kepala sekolah dengan komite membantu kelancaran. Karena harus diingat bahwa  kepala sekolah, komite dan Dinas Pendidikan adalah patner.
Sementara masalah utang dari Lutfi kepada yayasan itu adalah pihak yang lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan proyek ini,” tegasnya.

Begitu pula soal kayu yang digunakan, Kesaulya berjanji akan menyelesaikan itu.

Disinggung soal tanggung jawab Lutfi terhadap pekerjaannya, Kesaulya mengaku telah memanggil yang bersangkutan dan memerintahkan agar segera menyelesaikan utang 50 juta kepada yayasan sehingga beberapa hari ke depan pekerjaan bisa segera diselesaikan.

“Dia berjanji dalam minggu ini sudah bisa mengembalikan utangnya, terserah dia mau pinjam dimana itu urusan dia yang penting bayar utang dulu supaya pekerjaan bisa lancar,” tukasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, pekerjaan 3 Ruang Kelas Baru (RKB)  pada SMA Budi Mulia (BM) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun 2014 senilai lebih dari Rp.300 juta hingga kini tidak jelas peruntukannya.

Orang tua siswa dan pihak sekolah menduga kuat, jika aliran dana yang semestinya diperuntukan bagi pekerjaan pembangunan tersebut telah digunakan kontraktor pelaksana untuk pekerjaan lain dengan modus memperkaya diri.

Akibat mandeknya pekerjaan dimaksud, oleh pihak sekolah, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Maluku sebagai penanggung jawab proyek dan kontraktor bakal dipolisikan.

Rp 1 Miliar Pajak Temuan BPK di Kota Ambon Belum Dipungut

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Anthony Latuheru mengatakan, pajak temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) tahun 2014 maupun 2015 sebesar Rp1 Miliar belum dipungut, sehingga diberikan waktu 60 hari untuk memprosesnya.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Anthony Latuheru mengatakan, pajak temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) tahun 2014 maupun 2015 sebesar Rp1 Miliar belum dipungut, sehingga diberikan waktu 60 hari untuk memprosesnya.

"Kami belum memungut pajak dari pihak ketiga sehingga temuan BPK akan dtindaklanjuti dengan mengingatkan wajib pajak (WP) memenuhi kewajibannya," kata Sekkot, dikonfirmasi, Kamis (4/8).

BPK menemukan pajak pihak ketiga yang belum disetor Pemkot Ambon pada 2014 sebesar Rp250 juta, sedangkan pada 2015 Rp750 juta.

"Tidak masalah karena BPK masih memberikan tenggat waktu untuk WP melunasinya," ujarnya.

Sekkot menjamin bila WP telah melunasinya, maka pasti disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ambon.

"Jadi temuan itu masih diberikan kesempatan oleh BPK untuk memungutnya dari WP, selanajutnya disetor ke KPP Ambon," ujarnya.

Karena itu, dia mengharapkan temuan BPK itu jangan dipolitisasi seiring berakhirnya maa jabatan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota Ambon, Muhammad Armyn Syarif yang biasanya disapa Sam Latuconsina periode pertama pada 4 Agustus 2016.

"Jangan dipolitisasi karena Richard maupun Sam sedang berproses untuk mengikuti Pilkada Kota Ambon pada 15 Februari 2017, kendati tidak lagi berpasangan," tandas Sekkot.

Dia menjamin bila WP telah melunasi tunggakan mereka, maka pasti disetor ke KKP Ambon dengan arsipnya dilaporkan ke BPK.

"Makanya, tidak benar bila berkembang informasi bahwa Pemkot Ambon telah melunasi tunggakan pajak tersebut karena memang tidak ada pos anggaran untuk hal tersebut," tegas Sekkot.

Sebelumnya, Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, mengemukakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo telah menyetujui Frans Johanis Papilaya menjadi Penjabat Wali Kota Ambon.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku itu disetujui Mendagri dengan SK No. 131.81- 5877 tahun 2016.

Persetujuan Mendagri menindaklanjuti surat Gubernur Maluku No.131/25/R/2016 tertanggal 29 Juni 2016 perihal pengusulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon serta pengangkatan Penjabat Wali Kota setempat.

Bobby mengemukakan, Mendagri juga menerbitkan SK No.131.81 - 5875 tertanggal 1 Agustus 2016 tentang pemberhentian Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

Sedangkan, SK Mendagri No. 132.81-5876 tertanggal 1 Agustus 2016 tentang pemberhentian Wakil Wali Kota Ambon, Sam Latuconsina.

"Mendagri mengarahkan segera melaksanakan pelantikan Frans Papilaya sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan, mengingat masa jabatan periode pertama Richard dan Sam berakhir pada 4 Agustus 2016," kata Bobby.

Harga Melonjak, Transaksi Emas di Ambon Sepi

Kegiatan transaksi emas di sejumlah toko emas maupun dilakukan pedagang pinggiran jalan di kota Ambon, terlihat relatif sepi.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Kegiatan transaksi emas di sejumlah toko emas maupun dilakukan pedagang pinggiran jalan di kota Ambon, terlihat relatif sepi.

"Biasa, kalau sudah selesai hari Raya Lebaran situasi kembali sepi," kata Abang Mahmud pemilik toko emas yang berlokasi di pinggiran pintu masuk Matahari Ambon Plaza, Kamis (4/8).

"Kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, lanjutnya, apa lagi sekarang ini harga emas di pasaran naik dari Rp560.000 menjadi Rp590.000/gram.

Karena itu untuk sekarang ini masyarakat urung untuk membeli emas langsung dari toko emas.

"Harga emas hiasan di pedagang pinggiran juga sekarang ini mencapai Rp480.000/gram, itupun situasinya juga sepi," kata Mohmud.

Sudah seminggu ini sepi belum ada masyarakat yang membeli, lanjutnya, memang pengunjung banyak yang datang tetapi hanya lihat-lihat saja.

Dullah, pedagang emas pinggiran sekaligus selaku tukang solder emas yang rusak, mengakui situasi transaksi saat ini memang sepi.

"Syukurlah sejak pagi hari sudah mendapat pesanan untuk menyambung dua titik kalung yang putus milik seorang warga," ujarnya.

Dia menjelaskan, sekali solder lumayan sebab harganya Rp20.000/titik, baik cincin, anting, giwang maupun kalung.

Ditanya selain menjual dan solder emas yang rusak apakah juga membeli emas dari masyarakat, dia menjelaskan, perlu melihat dahulu barang yang mau dijual tidak langsung membeli.

"Barangnya kalau masih utuh dibeli dengan harga Rp420.000/gram, sedangkan yang sudah rusak bervariasi mulai Rp360.000 sampai dengan Rp380.000/gram," ujarnya.

Hasil pembelian akan diperbaiki kembali, selanjutnya, dipajang lagi untuk dijual kepada masyarakat yang mau membelinya seharga Rp480.000/gram.

Usia Lansia Dominasi 569 CJH Maluku

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku mengakui dari 569 calon jamaah haji (CJH) asal Maluku untuk musim haji 1427 Hijriah masih didominasi mereka yang sudah usia lanjut usia (lansia).
Ambon, Tribun-Maluku.com : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku mengakui dari 569 calon jamaah haji (CJH) asal Maluku untuk musim haji 1427 Hijriah masih didominasi mereka yang sudah usia lanjut usia (lansia).

"Dalam waktu dekat ini para CJH akan berangkat menuju asrama haji Sadiang (Sulsel) untuk bergabung dengan CJH embarkasi Makassar dan kondisi kesehatan mereka sangat baik," kata Kasie Pendaftaran Kanwil Kemenag Maluku, Hasniawati di Ambon, Kamis (4/8).

Selain itu, pemberangkatan ratusan calon jamaah ini juga didampingi tim kesehatan sehingga setiap saat melakukan pemantauan terhadap seluruh calon jamaah.

Khusus untuk CJH asal Kota Ambon, kata Hasniawati, ada empat orang calon jamaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci karena belum sempat melunasi ONH mereka.

Sehingga kekurangan jatah empat orang asal Kota Ambon dibagikan ke beberapa kabupaten dan kota seperti Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Buru Selatan.

"Kalau sesuai kuota, Malteng hanya 64 calon jamaah haji, SBT 38 orang tetapi ada penambahan satu kouta karena ada empat orang dari Kota Ambon yang tidak lunasi ONH," ujarnya.

Dibanding CJH tahun 2014, maka tahun ini ada mengalami sedikit penurunan nilai ONH-nya, sedangkan biaya embarkasi ada mengalami kenaikan sesuai yang disepakati DPRD Maluku.

Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid mengatakan, legislatif menyetujui pemberian subsidi pemerintah daerah melalui APBD sebesar 4.127.250 kepada setiap calon jamaah untuk musim haji kali ini.

Anggaran itu meliputi subsidi tiket pesawat Ambon-Makassar (PP) Rp2.918.750, transport darat untuk jamaah dan bagasi, biaya buruh angkut, barang jamaah di bandara dan asrama haji Sudiang (PP) 208.500, serta operasional jamaah haji selama berada di asrama haji Sudiang Rp580.000.

"Kemudian biaya buruh angkut barang jamaah haji di penginapan dan Bandara Pattimura Ambon (PP) Rp100.000, over bagasi Rp70.000, serta biaya operasional di Ambon sebesar Rp250.000," katanya.

Mantan Kadis Dikpora Tual Dihukum Dua Tahun

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Syamsudin Nuhuyanan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun oleh majelis hakim Tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon
Ambon, Tribun-Maluku.com : Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual, Syamsudin Nuhuyanan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun oleh majelis hakim Tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun, membayar denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan serta uang pengganti Rp20 juta subsider satu bulan kurungan terhadap terdakwa," kata ketua majelis hakim Tipikor, R.A Didi Ismiatun di Ambon, Kamis (4/8).

Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum(JPU) Kejari Tual, Chrisman Sahetapy dan Steven Malioy yang sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun.

Atas keputusan tersebut, baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, Batutu menyatakan masih pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari oleh majelis hakim.

Syamsudin adalah mantan Kadis Dikpora Tual dan menjadi kuasa pengguna anggaran dan ketua tim pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri Toyando pada tahun anggaran 2008.

Proyek tersebut menggunakan sumber dana dekon dari APBN Rp1 miliar lebih, namun dalam pengerjaannya tidak selesai tepat waktu akibat kehabisan anggaran tidak didukung pencairan dana sharing dari APBD Kota Tual Rp310 juta atau 26 persen dari total dana bantuan pemerintah pusat.

Kemudian pada 2012, panitia pembangunan yang terdiri dari Syamsudin Nuhuyanan, Akib Hanubun, serta Aziz Fidmatan selaku bendahara panitia mengumpulkan dana pribadi hampir mencapai Rp250 juta untuk melanjutkan sisa pekerjaan pembangunan sekolah dimaksud.

Langkah ini diambil setelah saksi ahli bernama Ridwan Saidi Tamher yang melakukan pemeriksaan fisik bangunan menyatakan ada kekurangan pekerjaan proyek yang awalnya Rp95 juta lalu naik menjadi Rp100 juta.

Selain Syaifudin, majelis hakim sebelumnya telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Akib Hanubun, sedangkan Aziz Fidmatan dan konsultan pengawas, Marthin Souhoka telah dituntut tiga tahun penjara tetapi belum diputuskan oleh majelis hakim.

Cabuli Anak Bawah Umur, LH Dihukum Sepuluh Tahun

Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara terhadap La Hasno (21), terdakwa yang terbukti mencabuli anak di bawah umur pada Januari 2016.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara terhadap La Hasno (21), terdakwa yang terbukti mencabuli anak di bawah umur pada Januari 2016.

"Menghukum terdakwa La Hasno selama sepuluh tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang(UU) No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," kata ketua majelis hakim, R.A Didi Ismiatun di Ambon, Kamis (4/8).

La Hasno terbukti bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) UU perlindungan anak sebab awalnya melakukan bujuk/rayu terhadap korban yang masih berusia 16 tahun.

Putusan hakim juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum(JPU) Kejari Ambon, yang dalam persidangan sebelumnya meminta terdakwa dijatuhi vonis 12 tahun penjara.

Atas keputusan hakim PN Ambon, baik JPU maupun terdakwa menyatakan masih pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyampaikan jawabannya.

Awal kasus ini pada malam pergantian tahun baru antara 31 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016, terdakwa hadir di lapangan Merdeka Ambon untuk menyaksikan panggung hiburan dan pesta kembang api.

Terdakwa kemudian bertemu serta berkenalan dengan korban lalu mengajaknya jalan-jalan.

Selanjutnya korban dibawa terdakwa ke kamar kos dan membujuk atau merayu korban untuk melampiaskan nafsu bejatnya.

Presiden : Keluarga Harus Pastikan Fungsi Perlindungan Anak Terwujud

Presiden RI,  Ir. Joko Widodo
AMBON Tribun-Maluku.com- Keluarga sebagai pihak terdepan dan terpenting bagi perkembangan anak harus memastikan bahwa fungsi perlindungan terhadap anak benar-benar terwujud. Kekerasan terhadap anak harus distop dan tidak bisa kita biarkan lagi.

Demikian dikatakan Presiden RI  Ir. Joko Widodo dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-23 di Alun-alun Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Sabtu 30 Juli 2016 lalu.

Selain menyinggung perlindungan dari kekerasan terhadap anak, Presiden juga menyinggung soal dampak negatif dari penggunaan teknologi dan konsumsi informasi. Jokowi menekankan agar para orang tua mampu mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif dan produktif.

"Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif penggunaan teknologi dan konsumsi informasi. Ini harus hati-hati, bukan berarti anak-anak sama sekali dilarang menggunakan teknologi atau mendapat informasi namun lebih kepada penggunaan teknologi dan konsumsi informasi yang positif yang produktif,"jelas Presiden.

Guna menyiapkan anak Indonesia yang unggul dan berdaya saing, Presiden berpesan kepada para orang tua untuk dapat mengembangkan pola pikir produktif kepada diri dan anak-anaknya. Dari yang pesimis menjadi pribadi yang optimis. Dari yang malas menjadi pribadi pekerja keras. Dari yang hanya senang sebagai pengikut menjadi pribadi yang bangga sebagai pemimpin.

"Bila keluarga bisa memupuk pola pikir dan perilaku yang produktif, maka kita bisa melahirkan generasi emas Indonesia. Generasi pemenang, generasi yang cerdas, generasi yang kreatif, generasi yang inovatif, generasi yang produktif, dan generasi yang visioner,"tambahnya.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi inisiatif Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengedepankan empat konsep besar, yaitu keluarga berkumpul, keluarga berinteraksi, keluarga berdaya, dan keluarga berbagi.

"Saya minta keempat konsep itu jangan hanya jadi jargon, tapi bisa diterjemahkan dengan jelas dan rinci menjadi kerja nyata yang dilakukan oleh BKKBN,"pinta Presiden.

Selain itu Presiden RI berkesempatan untuk menyematkan tanda kehormatan kepada para pelaku program kependudukan dan keluarga berencana nasional yang berprestasi di berbagai daerah. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas perjuangan, kontribusi, dan dedikasi mereka bagi keluarga Indonesia. Para penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan Program KKBPK adalah:
Ir. Said Assagaf, Gubernur Maluku; H. Dadang Mochamad Naser, SH. S.IP. Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat; Ir. Hendra Gunawan, SH. MM. Bupati Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan; Ir. H.M. Hatta Rahman, MM. Bupati Maros, Provinsi Sulawesi Selatan; Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.AGR., Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan; Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Batang, Provinsi Jawa Tengah; dr. H. Mundjirin, ES.Sp.OG, Bupati Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Ir. Hugua, Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara; Ir. Nasaruddin, MM. Bupati Aceh Tengah, Provinsi Aceh; Drs. H. Bambang M. Yasin, Bupati Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Jimmie Feidie Eman, SE. Ak, Walikota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara; H. Burhan Abdurahman, SH. MM, Walikota Ternate, Provinsi Maluku Utara; H.TB. Haerul Jaman, B.Sc.SE. Walikota Serang, Provinsi Banten; Ir. Sigit Widyonindito, MT. Walikota Magelang, Provinsi Jawa Tengah; H.M. Qurais H. Abidin, Walikota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga berkesempatan menyerahkan Piala TP PKK KB-Kesehatan Pakarti Utama I untuk kategori Kabupaten dan Kota serta Juara I Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Petugas Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pasangan KB Lesatari Teladan Tahun 2016.

Kepada para penerima tanda kehormatan dan penghargaan tersebut, Presiden memberikan amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada negara guna menyukseskan program kependudukan dan pembangunan keluarga.

"Tingkatkan terus pengabdian, semangat, serta prestasi dalam menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga,"pinta Presiden.(TM)

Distan Maluku Kembangkan Dua Desa Organik

Ir. Tia Amma
AMBON Tribun-Maluku.com-  Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi di Maluku Juli 2016 masih diterjadi di subsektor hortikultura sebesar 112,84, sedangkan NTP terendah terjadi di subsektor tanaman perkebunan sebesar 95,75.

Tingginya NTP pada subsektor hortikultura ini ditanggapi positif oleh Ir. Tia Amma Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian provinsi Maluku. Kepada Tribun-Maluku.com diruang kerjanya Kamis (4/8) Ir. Tia Amma katakan, NTP di subsektor hortikultura selalu naik karena setiap tahun ada pengembangan usaha tani pada subsektor ini.

Dicontohkan, ada 31 Hektar pada 4 kecamatan di Kota Ambon yaitu Kecamatan Leitimur Selatan, Baguala, Teluk Ambon dan Nusaniwe, yang dikembangkan usaha jenis sayuran daun dan jenis sayuran buah dengan dana APBD Maluku.

Sayuran Organik
Tahun 2016 ini dengan dana APBN dikembangkan dua Desa Organik yaitu Desa AirLow Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Desa Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Tujuan desa organik adalah tanaman yang ditanam termasuk tanaman organik, tidak memakai pupuk pestisida namun pupuk kompos dan pestisida nabati. Desa Organik ini dikembangkan hingga tahun 2018 dan kini sudah dalam tahap pembinaan dan usaha tanam.

Tanggungjawab pembinaan desa organik ada pada Bidang Hortikultura Distan Maluku, dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Kementerian Pertanian RI.

"Jika sudah memenuhi unsur organik maka kedua desa organik tersebut akan mendapat sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), dan pemilihan desa organik sangat selektif baik dari segi kemampuan petani, ketersediaan lahan serta respon petani sangat baik,"ucapnya.(TM02)

Gubernur Maluku Diberi Penghargaan Kepala Daerah Inovatif

Gubernur Maluku, Said Assagaff diberi penghargaan sebagai Kepala Daerah inovatif 2016 oleh Koran Sindo yang pelaksanaannya dijadwalkan di Bandung, Jawa Barat, pada 11 Agustus 2016
Ambon, Tribun-Maluku.com : Gubernur Maluku, Said Assagaff diberi penghargaan sebagai Kepala Daerah inovatif 2016 oleh Koran Sindo yang pelaksanaannya dijadwalkan di Bandung, Jawa Barat, pada 11 Agustus 2016.

Said, dikonfirmasi, Rabu (3/8), membenarkan diberikan penghargaan bersama sejumlah Gubernur lainnya di Tanah Air.

"Saya menerima penghargaan dari Koran Sindo antara lain bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur," ujarnya.

Dia belum mengetahui dasar penghargaan diberikan kepadanya oleh Koran Sindo yang sejak awal tidak tahu menahu adanya penilaian sehingga berhak atas prestasi tersebut.

"Pastinya penghargaan itu saya persembahkan buat masyarakat sebagai 'kado' HUT Proklamasi Indonesia ke-71 maupun Provinsi Maluku pada 19 Agustus 2016," kata Gubernur.

Dia pun termotivasi dengan penghargaan dari Koran Sindo yang diterima sejak dilantik memimpin Maluku bersama Wagub, Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2014.

"Saya jujur bekerja untuk 1,8 juta jiwa penduduk Maluku, tanpa berpikir menerima penghargaan. Namun, karena Koran Sindo memberikan nantinya, maka itu kehormatan yang memotivasi agar bekerja keras demi kesejahteraan rakyat Maluku," tandasnya.

Apalagi, penghargaan tersebut nantinya diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

"Saya dan Wagub Zeth Sahuburua bekerja dilandasi visi mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, sejahtera, aman, tentram, berkualitas demokratis dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan," tegas Gubernur Said.

Sebelumnya, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengapresiasi penghargaan yang diberikan Koran Sindo kepada para kepala daerah.

Penghargaan berupa anugerah Kepala Daerah Inovatif dinilai bisa memotivasi para Gubernur mau pun Bupati/ Wali Kota mengukir prestasi.

"Koran Sindo telah menyoroti pembangunan-pembangunan ini. Apalagi, masih banyak persoalan yang perlu dipecahkan bersama terhadap pemerintah daerah," katanya.

Indeks Demokrasi di Maluku 2015 Turun 6,82 Poin

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku pada 2015 sebesar 65,90 dari skala 0 sampai angka 100,berarti mengalami penurunan 6,82 poin dibandingkan dengan 2014 yang mencapai 72,72.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku pada 2015 sebesar 65,90 dari skala 0 sampai angka 100,berarti mengalami penurunan 6,82 poin dibandingkan dengan 2014 yang mencapai 72,72.

"Meski pun mengalami penurunan tingkat IDI, tetapi Provinsi Maluku masih tetap berada pada kategori sedang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)setempat, Dumangar Hutauruk, di Ambon, Rabu (3/8).

Tingkat IDI dikelompokan menjadi tiga kategori yakni "baik" (indeks 80),"sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" ( 60).

Perubahan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni kebebasan sipil yang turun 14,81 poin dari 90,85 pada 2014 menjadi 76,04 di 2015. Hak-hak politik naik 3,17 poin dari 60,03 pada 2014 menjadi 63,20 di 2015.

Selanjutnya, lembaga-lembaga Demokrasi juga mengalami penurunan sebesar 12,66 poin dari 70,09 pada 2014 menjadi 57,43 di 2015.

Menurutnya, secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan empat sumber data yakni review surat kabar lokal, review dokumen (Perda,Pergub,dan lain-lain), Focus Group Discussion (FGD) serta wawancara mendalam.

"Perkembangan IDI di Maluku dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada2009 sebesar 69,07, 2010 (69,51), 2011 (68,38) 2012 (59,68), 2013 (66,23), 2014 (72,72), dan 2015 sebesar 65,90," ujar Dumangar.

IDI Maluku pada 2014 merupakan capaian tertinggi selama tujuh tahun berdasarkan penghitungan periode 2009 - 2015.

Dumangar mengatakan, walau pun demikian selama tujuh tahun tersebut IDI Maluku masih tetap berada pada kategori sedang.

Hal ini menunjukan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap menurunnya kondisi demokrasi.

Karena itu, IDI disusun berdasarkan kejadian (evidence based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas terjadi.

Angka IDI Maluku merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni kebebasan sipil dengan nilai indeks untuk Provinsi Maluku sebesar 76,04, aspek hak-hak politik 63,20 serta aspek lembaga demokrasi sebesar 57, 43.

Karyawan RSUD Terkena PHK Mengadu Ke DPRD

Sedikitnya tujuh orang karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mengadukan nasib mereka di DPRD Provinsi Maluku.
Ambon, Tribun-Maluku.com : Sedikitnya tujuh orang karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mengadukan nasib mereka di DPRD Provinsi Maluku.

"Para karyawan didampingi Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) provinsi Maluku, Gerson Haurissa dengan membawa bukti rekaman gambar Sekretaris RSUD yang mencacimaki mereka sebelum di-PHK," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Rabu (3/8).

Para karyawan yang dipecat secara sepihak ini juga telah membuat laporan resmi ke Komisi D DPRD Maluku.

Richard mengakui, belum melihat bukti rekaman dalam Compact Disk (CD) yang diterimanya. Namun, rekaman berupa sumpahan dan caci maki yang dilontarkan Sekretaris RSUD akan dipelajari.

Salah satu dari karyawan/karyawati yang dipecat itu sempat merekam arogansi Sekretaris RSUD tersebut sebelum melakukan pemecatan secara sepihak.

"Kalau ini terbukti, saya minta Gubernur Maluku, Said Assagaff mencopot yang bersangkutan dari jabatan Sekretaris, selanjutnya meminta para korban melaporkan ke polisi karena ini berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan," tandas Richard.

DPRD juga akan mengawal proses hukum di kepolisian, sebab seorang Aparatur Sipil Negara(ASN) harus menjunjung tinggi sumpah bhaktinya. Bukan seenaknya karena merasa sebagai pimpinan lalu melakukan pemecatan tanpa disertai alasan yang kuat.

Kalau ada kesalahan harus lewat teguran melalui surat peringatan (SP) secara berjenjang sampai tiga kali. Ini merupakan perbuatan tidak terpuji yang ditunjukan Sekretaris RSUD terhadap karyawan.

"Saya berharap dengan adanya kasus ini mungkin juga ada banyak laporan yang masuk ke DPRD sehingga akan berkoordinasi dengan Ketua komisi D guna memanggil Direktur RSUD, sehingga jangan berpikir masalah ini sudah selesai," tegas Richard.

Bapedalda Maluku Dukung Pemkot Ambon Bersih Teluk

(foto: Theo Pattinama)
Ambon, Tribun-Maluku.com : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Maluku mendukung pemerintah kota (Pemkot) Ambon membersihkan Teluk Dalam Ambon dari ancaman sampah maupun limbah lainnya.

"Kami telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha yang sampah maupun limbahnya dibuang ke sungai maupun laut pada 2 Agustus 2016," kata Kepala Bapedalda Maluku, Vera Tomasoa, di Ambon, Rabu (3/8).

Pertemuan para pelaku usaha yang menghadirkan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir itu juga melibatkan kepala desa Batumerah dan Galala sebagai percontohan penanganan sampah maupun limbah di sungai atau laut.

"Jadi para pelaku usaha diajak berperanserta menjaga kelestarian lingkungan, terutama Teluk Dalam Ambon dari ancaman sampah maupun limbah lainnya," ujarnya.

Vera yang didampingi Sekretaris Bapedalda Maluku, Junantan itu mengemukakan, pembersihan Teluk Dalam Ambon karena terdapat lebih dari 30 spot penyelaman.

"Kami menerima keluhan dari para penyelam yang kecewa dengan ancaman sampah di Teluk Dalam Ambon sebenarnya memiliki pesona bawah laut menarik sehingga perlu mendukung program Pemkot Ambon," katanya.

Dia mengemukakan, upaya itu juga bertujuan menyukseskan sejumlah event yang siap dilaksanakan di kota Ambon seperti HUT Proklamasi, HUT Provinsi Maluku, HUT Kota Ambon, HUT GPM dan pesta Teluk Ambon pada 8 - 10 September 2016.

"Kami dengan para pelaku usaha seperti PHRI, pengelola pabrik tahu dan lainnya juga menyepakati untuk menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) di kota Ambon pada 9 Februari 2017," tandas Vera.

Dia mengemukakan, Bapedalda Maluku juga bekerjsama dengan LPi Ambon menanam lamun seluas dua hektare dan terumbu karang satu hektare.

"Dua jenis tanaman tersebut diapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup yang memantau perkembangan pertumbuhannya karena kelestarian bawah laut Teluk Dalam Ambon semakin baik," ujar Vera Tomasoa.